Search
Harmonisasi Regulasi Hak Lingkungan Masyarakat Adat Suku Laut Pada Agenda Pembangunan Berkelanjutan
Abstract : 1181
PDF : 267
Peran Tokoh Adat Pada Proses Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalulintas yang Mengakibatkan Matinya Orang
Abstract : 917
PDF : 59
EFEKTIVITAS PENGAMANAN KAWASAN WISATA PANTAI KOTA PADANG TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Pada Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Sumbar)
Abstract : 561
PDF : 199
SENGKETA SAKO DAN PENYELESAIANNYA OLEH PERADILAN ADAT NAGARI DI KABUPATEN TANAH DATAR BERDASARKAN PERDA NO. 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI
Abstract : 1586
PDF : 660
PELEMBAGAAN FILOSOFI ADAT BASANDI SYARA’, SYARA’ BASANDI KITABULLAH DALAM STRUKTUR KELEMBAGAAN NAGARI SEBAGAI SATUAN PEMERINTAHAN TERENDAH DI SUMATERA BARAT
Abstract : 780
PDF : 564
IMPLIKASI PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP SWADAYA EKONOMI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL Studi Pada Kelompok Tani Nagari Latang Kab. Sijunjung
Abstract : 900
PDF : 375
KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN DENGAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL TAPAL BATAS
Abstract : 716
PDF : 372