Analisis Yuridis terhadap Bangunan yang Didirikan Tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Kota Surabaya
Downloads
Perubahan regulasi perizinan bangunan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menggantikan IMB dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), bertujuan menyederhanakan prosedur dan meningkatkan efisiensi pembangunan. Namun, praktik penjualan bangunan tanpa PBG oleh pengembang masih marak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi konsumen. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum konsumen dalam transaksi jual beli bangunan tanpa PBG serta efektivitas perlindungan hukum yang tersedia pasca UU Cipta Kerja. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kajian doktrin. Hasil menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum perizinan bangunan dan perlindungan konsumen secara normatif tersedia, implementasinya belum optimal akibat lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi informasi, dan praktik pengembang yang tidak patuh. Penelitian menekankan perlunya integrasi hukum perizinan bangunan dengan perlindungan konsumen, peningkatan transparansi administrasi, dan penegakan hukum yang efektif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen, khususnya di Kota Surabaya.
Bahtiar, R. A. (2020). Potensi, Peran Pemerintah, Dan Tantangan Dalam Pengembangan E-Commerce Di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia]. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 11(1), 13–25. https://doi.org/10.22212/jekp.v11i1.1485
Septian, A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kurir Yang Menyebar Luaskan Foto Konsumen Di Media Sosial. Lex Journal Kajian Hukum Dan Keadilan, 9(1), 288–310. https://doi.org/10.25139/lex.v9i1.10974
Azizah, N., Wahid, A., & Shiddiq, J. (2024). Keharusan Pelaku Usaha Memberikan Informasi Yang Benar Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Uupk. Tj, 3(02). https://doi.org/10.64454/tj.v3i02.40
Nurani, R. (2024). Kapasitas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Memberikan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Tebing Tinggi. SJN-Par, 1(2), 1–14. https://doi.org/10.32734/sajjana.v1i2.18621
Saputra, S. A., Haskar, E., & Farda, N. F. (2024). Aspek Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan Ruko Di Kota Bukittinggi Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002. Yustisi, 11(1), 359–368. https://doi.org/10.32832/yustisi.v11i1.16218
Pramono, S. B., & Kurniati, G. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Online Di Indonesia. Journal of Law, Education and Business, 1(2), 166–178. https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1037
Maulana, M. J. (2024). Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Terkait Kerugian. Journal of Law Administration and Social Science, 4(2), 265–275. https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.569
Rizki, R., Gultom, L. A., & Banjarnahor, H. (2025). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 486/PDT/2019/Pt MDN Tentang Mendirikan Bangunan Tanpa Izin. Community Development Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat, 6(1), 1345–1352. https://doi.org/10.31004/cdj.v6i1.42417
Ridlo, A. A., & Arsali, I. (2024). Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup. Journal Presumption of Law, 6(2), 140–157. https://doi.org/10.31949/jpl.v6i2.8788
Novita, Y. D., & Santoso, B. (2021). Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Konsumen Di Era Bisnis Digital. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 46–58. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58
Arrasyid, M., & Utama, E. P. (2025). Analisis Yuridis Mengenai Aspek Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Dalam Studi Kasus Wanprestasi Terhadap Developer Dalam Kasus Jual Beli Properti. HMRM, 3(2), 10–15. https://doi.org/10.37010/hmr.v3i2.72
Latuconsina, R. Y., Widiarty, W. S., & Pieris, J. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Sertifikasi Broker Property Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Action Research Literate, 8(7). https://doi.org/10.46799/arl.v8i7.454
Firdaus, M. A., & Ristiawati, R. (2022). Implementing Building Permits in Wetland Environmental Areas in Banjarmasin City. The Innovation of Social Studies Journal, 4(1), 53. https://doi.org/10.20527/iis.v4i1.5687
Copyright (c) 2026 Michael Rayhan Ndraha, Retno Dewi Pulung Sari
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Journal of Swara Justisia (UJSJ) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0).
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di UNES Journal of Swara Justisia (UJSJ).
