Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Pegawai Bank Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Data Nasabah Kredit
Downloads
Tindak pidana pemalsuan data nasabah kredit telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Perbankan. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur tentang penyalahgunaan dana nasabah secara sengaja dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan mengatur larangan membuat atau menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan bank. Dalam praktek perbankan pemalsuan data masih terjadi, seperti kasus yang sudah diputus oleh hakim pada Putusan No. 101/Pid.Sus/2022/PN Pdg dan Putusan No. 964/Pid.Sus/2021/PN Sby, yaitu kasus yang dilakukan oleh oknum pegawai bank. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum yang in-concreto terhadap dua putusan hakim di atas. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana Pemalsuan Data Nasabah Kredit pada Putusan No. 101/Pid.Sus/2022/PN Pdg, Terdakwa SA dijatuhi hukuman karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah mengenai penyalahgunaan dana nasabah secara sengaja, di mana Majelis Hakim menjatuhkan sanksi berupa pidana penjara selama 8 tahun serta denda sebesar sepuluh miliar rupiah, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Terdakwa AMS dalam Putusan Nomor 964/Pid.Sus/2021/PN Sby adalah Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan. Atas pelanggaran pasal tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan berupa pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar sepuluh miliar rupiah subsider 3 bulan kurungan. Pertimbangan hakim dari aspek yuridis dalam menjatuhkan putusan tersebut adalah didasarkan atas Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan untuk perkara Surabaya dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perbankan Syariah untuk perkara Padang, yang dikaitkan dengan KUHAP sebagai dasar formil, alat bukti yang sah seperti dokumen transaksi, bilyet deposito, serta keterangan saksi yang menguatkan adanya pemalsuan data nasabah kredit. Pertimbangan dari aspek non yuridis adalah dari penilaian terhadap latar belakang terdakwa, jabatan sebagai pegawai bank, serta dampak perbuatan terhadap kepercayaan publik dan stabilitas sistem perbankan.
Bagas Arya Jatmika, Raden Maulana Damarjati, Sofiyyah Mardiyyah Hasya, Tindak Pidana Penyuapan dalam Pemberian Fasilitas Kredit Bank yang diterapkan Melalui Pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, Padjajaran Law Review, Volume 11, Nomor 2, 2023.
E. Nurhaini Butarbutar, Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum, Jurnal Yustisia, Volume 11, Nomor 1, 2022.
Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2006.
Fasa Muhammad Hapid, Utang Rosidin, Elan Jaelani, Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan Penyidik Tunggal OJK, Jurnal Analisis Hukum, Volume 6, Nomor 2, 2023.
IIngratubun Ingsaputro, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Customers Due Diligence Oleh Lembaga Perbankan Di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Publicum, Volume 4, Nomor 2, 2023.
Priyono, Pertanggungjawaban Hukum oleh Bank Kepada Nasabah atas Kelalaian dalam Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank (Prudential Banking Principle) dalam Pembukuaan Buku Rekening, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Volume 23, Nomor 2, 2023.
Satria Anggara Pinandita, Analisa Penjatuhan Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana dalam Penanganan Tindak Pidana Perbankan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta Perubahannya, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume 4, Nomor 4, 2020.
Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Materiil, Kurnia Kalam, Yogyakarta, 2005.
Toni Yuri Rahmanto, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 4, Nomor 3, 2023.
Toule Sopacua, Pertanggungjawaban Perbankan Sebagai Korporasi Atas Penggelapan Dana Nasabah yang Dilakukan oleh Pegawai Bank, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 5, 2022.
Yaffa Ivana Faustina, Analisa Yuridis Pengawasan Bank Terhadap Pemalsuan Dokumen (Studi Putusan PN Barru Nomor 4/Pid.B/2024/PN Barru), Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 4, Nomor 1, 2026.
Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
Copyright (c) 2026 Farah Kemala Putri, Ismansyah, Iyah Faniyah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Penulis yang mempublikasikan manuskripnya di jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:
- Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.
- Penulis mengakui bahwa UNES Journal of Swara Justisia (UJSJ) berhak menjadi yang pertama menerbitkan dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International (Attribution 4.0 International CC BY 4.0).
- Penulis dapat mengirimkan artikel secara terpisah, mengatur distribusi non-eksklusif manuskrip yang telah diterbitkan dalam jurnal ini ke versi lain (misalnya, dikirim ke repositori institusi penulis, publikasi ke dalam buku, dll.), dengan mengakui bahwa manuskrip telah diterbitkan pertama kali di UNES Journal of Swara Justisia (UJSJ).
